Balai Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan perhutanan sosial.

Balai PS menyelenggarakan fungsi:

A. Pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
B. Pelaksanaan fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
C. Pelaksanaan fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
D. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak;
E. Pelaksanaan pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
F. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial;
G. Pelaksanaan fasilitasi pendampingan perhutanan sosial;
H. Pelaksanaan penetapan pendamping perhutanan sosial;
I. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial;
J. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan perhutanan sosial;
K. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
L. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
M. Pelaksanaan pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
N. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.