
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Penetapan Hutan Adat Tidak Cukup Berhenti pada Dokumen dan Kebijakan
Yogyakarta, 2 Oktober 2026 — percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan penetapan Hutan Adat membutuhkan lebih dari sekadar dokumen dan kebijakan. Kejelasan wilayah, penguatan

